Updates.
MALANG - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui program unggulannya, Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M), kini merambah ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini berfokus pada transformasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan tujuan utama menggali potensi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Awalnya, P3M UMM hanya memfokuskan diri pada dua pilar utama: pertanian dan peternakan. Namun, respon dinamis dari pemerintah daerah membuka cakrawala baru. "Setelah mendapat masukan dari pemerintah daerah, perikanan juga dimasukkan sebagai bagian dari pendampingan, karena adanya sejumlah persoalan yang perlu segera diatasi, " ungkap Koordinator P3M UMM Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Prof Dr Indah Prihartini, di Malang, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).
Salah satu perhatian utama program ini tertuju pada sektor peternakan sapi potong, khususnya sapi Bali. Prof Indah menyoroti tantangan yang dihadapi peternak di NTT, seperti produktivitas sapi yang masih rendah, keterbatasan pakan, dan masalah kesehatan hewan yang belum teratasi secara optimal. "UMM mengajak tenaga ahli bidang pakan dan kesehatan hewan. Kami juga melakukan manajemen pembibitan, karena saat ini proses reproduksi masih dilakukan secara kawin alam. Kami ingin menyeleksi bibit sapi potong yang produktivitasnya tinggi, sehingga ke depan dapat terbentuk pusat pembibitan sapi potong, " paparnya.
Di bidang pertanian, NTT dianugerahi potensi besar pada tanaman hortikultura, padi, dan jagung, dengan jagung sebagai komoditas unggulan. Wilayah TTS bahkan memiliki sentra beras di dua kecamatan, sementara jagung tersebar di berbagai daerah. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi petani hortikultura adalah menurunnya kualitas tanah. UMM berencana untuk merevitalisasi sistem budi daya dan menyuburkan lahan melalui pendekatan pertanian organik.
Prof Indah menceritakan pengalamannya saat mengunjungi daerah Bonleu, yang memiliki pasokan air melimpah sepanjang tahun. Ironisnya, masyarakat di sana hanya menanam padi sekali setahun. "Setelah diamati, masalahnya bukan pada air, melainkan pada kondisi tanah yang kehilangan bahan organik, karena debit air tinggi. Kami akhirnya membuat demplot untuk uji coba, apakah memungkinkan dilakukan tanam padi minimal dua kali dalam setahun, ” katanya.
Kolaborasi dengan Dinas Pertanian setempat juga menjadi kunci dalam penanganan hama melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan rencana penerapan teknologi pertanian inovatif dari UMM. Produktivitas padi yang saat ini berkisar 4-5 ton per hektare, menurut Prof Indah, masih perlu ditingkatkan.
Tujuan akhir dari program P3M ini sangat mulia: peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lonjakan produksi dan pendapatan petani. Dengan peningkatan hasil panen padi, jagung, dan hortikultura, diharapkan pendapatan petani akan terdongkrak, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan akses terhadap pangan bergizi, sekaligus menekan angka stunting.
Hal serupa berlaku di sektor peternakan, di mana peningkatan produktivitas ternak akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan ketersediaan gizi bagi masyarakat. Program P3M UMM di NTT diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara universitas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan ganda: peningkatan produktivitas dan penurunan angka stunting.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten TTS, Yehuda Tunliu, menyambut baik inisiatif UMM ini. Ia mengakui bahwa kemiskinan dan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah. "Kehadiran UMM melalui program Profesor ini sangat berdampak bagi masyarakat. Kami menyambut baik, mendukung penuh, dan berharap kolaborasi ini dapat berjalan maksimal, " ujarnya.
Yehuda Tunliu menambahkan harapannya agar program ini mampu mendorong perubahan perilaku positif pada petugas teknis pertanian dan para petani, sebagai aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat TTS.
Kegiatan P3M UMM di TTS dan TTU, NTT berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2025, menyentuh langsung berbagai aspek pembangunan masyarakat. (PERS)
